Mencetak Praja di Tanah Sendiri

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono resmi membubarkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Oktober 2007. Pemerintah kemudian menunjuk lima wilayah untuk mencetak calon-calon praja tersebut. Belakangan pemerintah memberi peluang empat lagi wilayah untuk membentuk Institut Ilmu Pemerintahan (IIP). Bagaimana peluang Kalbar?

Ketika pertemuan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Pontianak pada awal Desember 2007, Laurentius Herman Kadir di penghujung jabatannya sebagai Wakil Gubernur Kalbar membisiki Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, agar Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) juga dibentuk di daerah ini.

Kadir merasa perlu membisiki Mardiyanto. Ia tahu Mardiyanto pernah merasakan atmosfir Kalbar ketika masih aktif di militer. Sehingga memiliki ikatan emosional yang kuat. “Dua kali saya bisiki. Saya minta benar agar IIP dibentuk di Kalbar. Daerah ini sangat membutuhkan lembaga yang bisa mencetak praja sendiri,” ungkap Kadir kepada wartawan tiga hari sebelum menyerahkan jabatan wakil gubernur kepada Christiandy Sanjaya.

Walau hanya lisan, ada harapan yang ditawarkan Mardiyanto. Harapan itu berupa berencana menambah empat lagi wilayah pembentukan IIP. “Nah, peluang ini yang harus kita tangkap. Pemprop telah membentuk tim yang diketuai sekda (Syakirman) untuk melakukan lobi kepada pemerintah. Tentu dengan memanfaatkan hubungan baik dengan orang-orang di Depdagri, bantuan anggota DPR dan DPD dari Kalbar,” ujar Kadir.

Pertengahan Januari 2008, Kadir resmi meletakan jabatan wakil gubernur yang disandang sejak 2003. Namun semangat pembentukan IIP di Kalbar terus diperjuangkan. Unit Penanganan Rehabilitasi Sosial (UPRS) Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya sudah disiapkan sebagai lokasi perkuliahan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP). Tim survei dari Departemen Dalam Negeri juga sudah berkunjung ke Pontianak untuk mengecek kesiapan.

”Kita telah menyiapkan penunjang itu. Secara formal, tim pusat sudah meninjau. Mudah-mudahan kita diberikan kepercayaan itu, dan kami optimis. Dengan keseriusan kita menanganinya serta melihat dukungan dari masyarakat, memberikan nilai positif untuk dibangunnya IIP di Kalbar,” kata Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Syakirman.

”Melihat kondisi daerah kita, serta kebutuhan tenaga aparatur yang berlatar belakang pemerintahan, kita berpeluang untuk itu. Kita juga termasuk salah satu provinsi yang mengusulkan. Walau Pulau Kalimantan sudah ada satu yang ditunjuk, tapi kita berharap di Kalbar ada IIP regional,” ujarnya. Pemerintah telah menetapkan Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai salah satu dari lima wilayah pembentukan IIP pascapembubaran IPDN di Jatinangor.

IIP regional bukan berarti hanya khusus untuk putra-putri dari daerah Kalbar saja, akan tetapi kewenangannya tetap berada di pusat. ”IIP Kalbar tetap bisa menerima dari seluruh Indonesia. Cuma dibedakan saja, jurusan apa yang akan ada di Kalbar,” katanya.

Penetapan UPRS Sungai Ambawang sebagai kampus IIP juga sudah dibahas bersama bupati/wali kota se-Kalbar. Namun lahan tidak mencukupi karena luasnya hanya empat hektar saja dengan 46 ruang. Bangunan juga tidak pas untuk perkuliahan. Masih diperlukan asrama, ruang kuliah, laboratorium, lapangan olahraga, perpustakaan, dan ruang pendukung lainnya.

Sedikitnya dibutuhkan lahan seluas 20 hektar. Ada tiga daerah yang siap menyediakan secara gratis: Kabupaten Pontianak, Bengkayang, dan Kota Singkawang. Namun pilihannya lebih memprioritaskan UPRS Sungai Ambawang.

Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat tidak berjuang sendiri. Dukungan politis dari DPRD juga mengalir. “Kebutuhan tenaga pamong di Kalbar sangat banyak. Pemprop harus berjuang agar IIP ditempatkan di daerah ini. Kami di parlemen siap memberikan dukungan politik,” kata Anggota Komisi A DPRD Kalbar, Mikael Mahin.

Secara geografis, kata Mahin, Kalbar sudah memenuhi kelayakan dan kepatutan. Wilayah yang berdekatan dengan Propinsi Kepulauan Riau, terutama Kabupaten Natuna dan sebentar lagi pembentukan Propinsi Kapuas Raya, sehingga akan ada tiga propinsi yang bergabung untuk mengirim calon mahasiswa di IIP Kalbar tersebut.

“Pertimbangan ini tentunya menjadi masukan dan perhatian dari pemerintah pusat. Hendaknya hal itu bisa menjadi pertimbangan dan lebih melihat kebutuhan ril di wilayah masing-masing,” ungkap anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Saat ini, pemerintah telah menetapkan lima daerah yang akan dibentuk IPP, yakni Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Jatinangor (Jawa Barat), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Makasar (Sulawesi Selatan), dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan). (*)

Posted in: Umum